JAKARTA – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten berkomitmen menghadirkan kepemimpinan yang melayani dan kebijakan publik yang inovatif serta berpihak kepada masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat melalui keikutsertaan seluruh anggota legislatif (Aleg) PKS se-Banten dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 di Jakarta, 19–21 Oktober 2026.
Mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, kegiatan ini menjadi momentum menyatukan visi dan meningkatkan kapasitas pejabat publik PKS dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
Ketua DPW PKS Banten, Muhammad Najib Hamas, mengatakan penguatan kapasitas kepemimpinan dan analisis kebijakan penting bagi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, kepemimpinan yang melayani harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, berbasis kajian yang memadai, serta memberikan manfaat secara langsung.
“Anggota legislatif harus terbuka terhadap aspirasi masyarakat, memahami persoalan di lapangan, dan memperjuangkan solusi melalui kebijakan yang terukur serta tepat sasaran,” ujar Najib.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Gembong R. Sumedi, menegaskan bahwa semangat Bimteknas sejalan dengan komitmen Fraksi PKS Banten untuk menghadirkan kebijakan yang solutif, memperjuangkan keadilan, dan bersikap tegas demi kepentingan bangsa dan negara.
“Fraksi PKS DPRD Banten berkomitmen menjadikan pesan Bimteknas ini sebagai landasan pergerakan dalam melayani masyarakat Banten,” tegas Gembong.
Ia menambahkan, komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawalan kebijakan pembangunan, penegakan hukum, serta perjuangan terhadap berbagai persoalan masyarakat, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Melalui penguatan kapasitas dan penyamaan visi ini, Fraksi PKS DPRD Banten diharapkan semakin optimal mengawal pembangunan, memperjuangkan aspirasi rakyat, serta memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.